MILLENNIALS dan DISRUPTION

Oleh : Rhenald Kasali

Belakangan ini banyak perusahaan atau organisasi yang mulai menaruh perhatian terhadap generasi millennials. Siapa mereka dan mengapa banyak perusahaan sontak peduli dengan keberadaannya?

Anda bisa dengan mudah mencari definisi dan usianya. Mereka yang disebut generasi millennials biasanya lahir antara tahun 1985–1994. Bahkan, beberapa definisi menyebut batasnya sampai 2004. Silakan saja.

Generasi ini sangat terkoneksi dengan internet dan media sosial. Kurang suka dengan informasi yang bersifat satu arah dan percaya dengan iklan. Mereka lebih percaya pada pengalaman atau review dari teman-temannya. Namun sangat mengedepankan happiness dalam bekerja, gemar traveling lintas negara, dan gadget mindset.

Perusahaan yang masih mendefinisikan urusan manusianya dengan konsep human resource (HR) bakal kewalahan menghadapi generasi millennials. Sebaliknya, perusahaan yang memperlakukan karyawannya sebagai human capital akan menganggap generasi millennials sebagai aset dan penentu masa depan.

Maka, mereka harus dirawat dan diberi kebebasan berkreasi. Generasi ini tak suka kompetisi. Sukanya kolaborasi. Lalu, yang membuat banyak perusahaan takut adalah generasi ini bisa dengan enaknya bertanya, ”Dalam lima atau enam tahun lagi, apa posisi saya dan berapa gajinya?”

Sementara karyawan-karyawan lama begitu takut mengajukan pertanyaan semacam itu. Anda, saya kira, bisa dengan mudah melengkapi sebagian ciri yang sudah saya lontarkan tadi. Referensinya ada di mana-mana.

Memukul Bisnis Konvensional

Namun, saya kira yang jauh lebih penting dari ciri-ciri biologis atau stereotipe lainnya adalah generasi ini mulai diakui keberadaannya karena disruption yang mereka lakukan dan dampaknya terhadap dunia bisnis. Baiklah, supaya kita mempunyai pemahaman yang sama, saya definisikan dulu arti disruption ini.

Sederhananya begini, disruption adalah perubahan untuk menghadirkan masa depan ke masa kini. Perubahan semacam itu biasanya mempunyai sekurang-kurangnya tiga ciri. Pertama, produk atau jasa yang dihasilkan perubahan ini harus lebih baik daripada produk/jasa sebelumnya. Anda boleh memberikan catatan bahwa pengertian ”lebih baik” ini bisa relatif, tetapi bisa juga absolut.

Kedua, harga dari produk/jasa hasil disruption ini harus lebih murah ketimbang produk/jasa sebelumnya. Kalau harganya lebih mahal, untuk apa mereka melakukan disrupsi? Ketiga, produk/jasa yang dihasilkan proses disrupsi juga harus lebih mudah diakses atau didapat para penggunanya. Bukan sebaliknya, malah lebih susah dijangkau.

Itulah tiga ciri dari proses disrupsi. Mengapa hasil karya generasi millennials tersebut menjadi begitu ditakuti para pengelola bisnis konvensional atau incumbent? Sebab, keberadaan produk/jasa buatan generasi millennials bakal memangkas bisnis-bisnis yang dikelola perusahaan-perusahaan konvensional seperti yang dialami industri layanan taksi atau perhotelan.

Efek Bola Salju

Ke depan, proses disrupsi tak akan berhenti sampai di situ. Saya dengar banyak pengelola TV swasta yang mulai cemas karena generasi millennials ini tak lagi menonton TV. Mereka lebih suka streaming atau menyaksikan tayangan-tayangan di YouTube. Mereka sebal dengan acara TV yang ”satu arah” dan tidak memberikan kesempatan bagi para millennials untuk berinteraksi atau memilih program.

Apa jadinya kalau acara-acara TV yang mereka tayangkan lebih banyak ditonton asisten rumah tangga, bukan oleh majikan, dan terutama anak-anaknya? Saya kira banyak pengiklan yang bakal mempertimbangkan lagi beriklan di media televisi.

Di bisnis perbankan, kehadiran perusahaan-perusahaan financial technology (fintech) yang digagas generasi millennials ini mulai mengancam banyak bank. Begitu pula di bisnis ritel. Saat ini bisnis online store terus meningkat dan disukai anak-anak muda, yang notabene merupakan pasar masa depan. Lebih jauh lagi, para disruptor itu dikelola kaum muda, the millennials. Dalam industri pariwisata, millennials travelers terus bertambah jumlahnya. Mereka lebih suka dilayani jasa-jasa perjalanan wisata yang berbasis aplikasi, bukan konvensional.

Itulah disruption yang terus terjadi di depan mata kita. Perubahan yang dipicu generasi millennials tersebut belum akan berhenti.

Mereka memang miskin pengalaman, tetapi tak punya rasa takut untuk menjelajahi masa depan yang unclear, unpredictable, dan uncertain.

Itu berbeda dengan generasi di atasnya yang kaya pengalaman, tapi lebih senang menjelajah rutin dan segala yang sudah klir dan certain.

Ia ibarat bola salju, masih akan terus bergulir dan kian lama kian besar. Kalau Anda menunggu sampai kapan atau menganggap perubahan seperti itu akan ada batasnya, salah besar. Sebab, perubahan semacam itu, kalau sudah bergulir, batasnya adalah langit alias tanpa batas. (*)

Sumber : www.jawapos.com, klik https://goo.gl/13xi3B

Read More

Dahlan dan Musuh Besarnya

Oleh : Rhenald Kasali

Di media ini saya pernah menulis kolom tentang para pemimpin yang “gila”. Misalnya, ada Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang saya sebut “Gila Taman”. Apa jadinya Kota Surabaya yang panas tanpa taman-taman kota yang tertata apik? Membosankan!

Lalu, ada Jusuf SK, mantan Walikota Tarakan, Kalimantan Timur, yang saya sebut “Gila Lampu dan Trotoar”. Selama memimpin Tarakan, Jusuf banyak membangun trotoar yang dilengkapi dengan lampu-lampu penerangan jalan. Alhasil, pada malam hari Tarakan menjadi terang benderang. Jusuf ingin Tarakan menjadi seperti Singapura.

Ada Fadel Muhammad, mantan Gubernur Gorontalo yang saya sebut “Gila Jagung”. Fadel, dengan visinya, menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai lumbung dan sekaligus eksportir jagung terbesar di Indonesia.

Semasa masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo suka sekali blusukan. Maka, saya menyebutnya “Gila Blusukan”. Setelah menjadi Presiden ke-7 RI pun Jokowi belum sepenuhnya meninggalkan kebiasaannya untuk blusukan, meski tak sesering dulu semasa dia masih menjadi gubernur.

Negara kita memerlukan pemimpin yang “gila” seperti mereka. Bukan hanya pada level walikota/bupati atau gubernur, tetapi bahkan lebih ke atas lagi. Misalnya, setingkat menteri.

Bicara soal ini, saya terkenang dengan seorang menteri. Namanya Dahlan Iskan. Dia menjabat sebagai Menteri BUMN dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II di bawah Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Semasa menjabat, saya menyebut Dahlan sebagai menteri yang “Gila Kerja”.

Sebutan ini bukan semata-mata karena Dahlan memang suka sekali bekerja. Memang Dahlan kerap sampai lupa waktu kalau sudah bekerja, sehingga kita bisa menyebutnya gila kerja. Slogan ini kelak diadopsi oleh presiden Jokowi: kerja, kerja, kerja! 

Namun, lebih dari itu gaya dan cara kerja Dahlan yang serba cepat kerap membuat bawahannya pontang-panting. Persis seperti orang gila.

Mencari Terobosan

Sebagai pengusaha, cara kerja Dahlan kerap dianggap melompat-lompat tergantung kebutuhan karena terjadi sumbatan-sumbatan pembangunan. Belum selesai urusan yang satu, dia sudah dipaksa pindah ke urusan yang lain. Seperti pengusaha lainnya, mereka butuh manajer yang handal. Di birokrasi, manajer amat langka, yang ada adalah birokrat yang sayangnya amat lamban. 

Orang seperti Pak Dahlan, dalam ilmu manajemen kita sebut sebagai penyandang helicopter view. Mereka tak perlu masuk sampai ke urusan yang terlalu teknis dan detail. Itu biar diurus oleh para eksekutifnya.

Para pengusaha, kalau ada urusan yang macet, mereka suka mencari terobosan. Dahlan juga begitu. Misalnya, sebagai Menteri BUMN, dia melihat jalur komunikasi sesama CEO perusahaan plat merah ternyata macet. Mereka tak saling kenal satu sama lain. Kalau sudah begini bagaimana BUMN mau bersinergi.

Guna menerobos jalur yang macet ini Dahlan mengundang para CEO BUMN untuk rapat koordinasi mingguan. Lokasinya digilir di kantor-kantor pusat BUMN dan rapatnya selalu pagi hari, jam 07.00. Kalau minggu ini rapatnya di kantor pusat Garuda Indonesia, minggu depannya pindah ke kantor BUMN lainnya lagi. Begitu seterusnya. Dengan cara seperti ini akhirnya para CEO BUMN menjadi saling kenal.

Lalu, karena ketika itu yang sedang tren adalah BlackBerry, maka Dahlan pun menggagas grup BBM untuk para CEO BUMN. Jadi, rapat-rapat atau pengambilan keputusan tak harus dilakukan di ruang rapat. Cukup lewat grup BBM.

Alhasil, sinergi mulai terbangun. 

Negeri SOP

“Musuh besar” pengusaha gila kerja dan suka kerja cepat adalah birokrasi yang lengkap dengan standard operating procedure (SOP) yang rigid. Ini ibarat gas dengan rem. Kalau jalanan macet, gas dan rem memang bisa dimainkan secara proporsional. Tapi, kalau jalanan tidak macet dan rem-nya terus diinjak, kita pun jengkel.

Sayangnya, kita lebih percaya integritas itu sebagai bagian dari rigidity, padahal dunia sendiri sudah membangun konsep agility yang berkebalikan.

Dahlan, saya kira, menghadapi situasi yang semacam ini. Kantornya, baik selama dia menjadi Dirut PLN atau Kementerian BUMN, sama-sama berisi birokrat. Padahal, sebagai entrepreneur, Dahlan perlu ditemani dengan intrapreneur (Anda paham bukan bedanya entrepreneur dengan intrapreneur, bukan?)

Di luar itu tentunya ada pertimbangan yang lebih besar, yakni kepentingan untuk kemaslahatan masyarakat.

Pertimbangan seperti inilah yang akhirnya bisa membuat Dahlan kena jerat dalam kasus pembangunan 21 gardu induk listrik. Siapa pemimpin yang tahan mendengar rakyatnya setiap hari mengeluh dengan listrik yang byar pet alias mati hidup. Maaf, persisnya lebih banyak matinya ketimbang hidupnya. Sudah banyak yang mempersulit, alamak, mafianya minta ampun. 

Negeri kita masih mendewa-dewakan SOP. Dalam banyak hal, ini celakanya, SOP kerap saling kait mengait sejumlah aspek, termasuk kepentingan atau sakit hati. Misalnya, SOP kerap digunakan untuk mencari-cari kesalahan. Alhasil, kerap hal yang lebih besar dikalahkan oleh kepentingan yang lebih kecil.

Keberpihakan semacam ini ternyata harganya bisa sangat mahal. Harga itulah yang kini harus dibayar oleh Dahlan. Bukan hanya untuk kasus gardu induk, tetapi juga kasus-kasus lainnya, seperti yang tengah ia hadapi di Jawa Timur.

Saya sama sekali tidak percaya kalau Dahlan Iskan didakwa melakukan korupsi atau memperkaya diri sendiri. Dia sudah kaya. Bahwa ia menabrak SOP, mungkin saja. Tapi, kalau itu untuk kepentingan yang lebih besar, apa salahnya? Hidup di negeri yang mendewa-dewakan SOP membuat kita sering tak bisa menjawab pertanyaan tadi. Maka, jadilah kita hanya bisa mengurut dada. Kok bisa!

Sumber : www.jawapos.com, klik https://goo.gl/aJ2niV

Read More

My Blog

Berikut adalah blog yang saya kelola :

1. Blog Supberinergy [http://supberinergy.blogspot.co.id/]

Konten dari blog ini adalah kumpulan dari kata mutiara dan artikel tentang motivasi serta pengembangan diri. #Supberinergy mengambil filosofi dari sup yang berasal dari kumpulan bermacam-macam bahan pangan atau aneka makanan penyehat raga, pengenyang raga, banyak mengandung vitamin.

#Supberinergy hadir sebagai suplemen jiwa untuk hidup yang lebih baik.

2. Blog Sang Juara [http://sangparajuara.blogspot.co.id/]

3. Blog Suara Patikraja [https://suarapatikraja.wordpress.com/]

4. Blog Sang Karyawan [https://sangkaryawan.wordpress.com/]

5. Blog Cerah Bahagia [https://cerahbahagia.wordpress.com/]

Read More

Festival Kuwung

Oleh : Rhenald Kasali

Akhir 2016 saya diundang ke Banyuwangi oleh Abdullah Azwar Anas, bupati yang gesit, cerdas, dan tak ada lelahnya. Saya diajak menyaksikan Festival Kuwung Banyuwangi yang digelar di pendapa kabupaten.

Festival Kuwung atau Pelangi menampilkan adat istiadat dan kesenian berbagai ragam etnis yang ada di Banyuwangi. Mulai kesenian Hindu Bali, suku Osing, etnis Tionghoa, Madura, Mandar, Mataraman, hingga kesenian-kesenian yang datang dari berbagai daerah di Indonesia lainnya.

Untuk memasarkan Banyuwangi, Anas mengaku menciptakan 53 festival setahun. Malam itu saya dan para undangan sangat menikmatinya. Menyaksikan aneka kebudayaan dan seni pertunjukan asli Banyuwangi yang indah.

Jadi, setiap minggu praktis ada festival yang membuat wisatawan selalu ingin datang. Kini di setiap desa anak-anak dan kaum muda aktif berlatih seni pertunjukan.Belum lagi para aparatur sipil negara yang tak henti-hentinya melakukan studi banding. Maklum, Banyuwangi adalah contoh penerapan disruptive government yang tangkas.

Kini rata-rata turis membelanjakan Rp 2 juta per hari per orang. Sehingga secara total sektor pariwisata Banyuwangi mampu menyumbang devisa senilai lebih dari Rp 50 miliar per tahun.

Bahkan, beberapa event dibuat aktivis-aktivis olahraga dunia. Misalnya balap sepeda internasional Tour de Banyuwangi Ijen, yang melewati alam pedesaan Maron, Kecamatan Genteng, Benculuk, lalu ke Sumber Buluh dan Rogojampi. Selain pesertanya dari mancanegara, banyak lembaga dunia yang ikut berpartisipasi dan menjadi sponsor.

Bupati membisiki saya bahwa mereka praktis tak keluar uang banyak. Bahkan bisa mendatangkan rezeki untuk masyarakat. Ini berbeda dengan Tour de Flores yang baru dimulai dan harus menghabiskan puluhan miliar rupiah uang pemerintah daerah serta sponsor lokal.

Terlalu banyak yang bisa dilihat di Banyuwangi. Ini tentu berbeda dengan Danau Toba yang masih ”disusui” pemerintah pusat. Presiden berkali-kali datang ke Danau Toba untuk membuka daerah itu, memimpin Festival Danau Toba agar kembali menjadi tujuan wisata. Padahal, di area sekitar Danau Toba terdapat delapan kabupaten dengan adat dan atraksi budaya yang sangat beragam. Hanya, pada tahap ini, masih terlalu sedikit event yang bisa ”dijual” Danau Toba. Juga belum terlalu solid para bupati bekerja sama.

Festival marketing atau pemasaran wisata melalui festival, kalau dikelola dengan baik, dapat menjadi motor pemacu pariwisata. Tentu tak perlu seminggu sekali. Satu saja event besar yang mendunia bisa mendatangkan turis tiada henti selama setahun. Sebut saja Darjeeling Tea Festival di Pegunungan Himalaya, Kala Ghoda Arts Festival (Mumbai), Onam Festival (Kerala, India), Pushkar Mela (Rajasthan), Octoberfest (Muenchen, Jerman), Rio Carnival (Brasil), Melbourne Comedy, New York Fashion Week, Glastonbury (Inggris), Mardi Gras (New Orleans, AS), Cosplay (Kanto, Jepang), dan banyak lagi.

Di Rio bahkan festival yang mendunia itu bisa mendatangkan 2 juta turis. Tapi, jangan salah, festival pertama di kota pantai itu sudah digelar sejak 1723. Dan, karena pengunjungnya banyak, tarif hotel serta restoran menjadi sangat mahal.

Disruptive Government

Namun, tentu saja tak ada yang salah kalaupun kita memulai perubahan dengan strategi international intensive festival. Festival yang berulang-ulang bisa melatih semua pihak, ya artis-artis lokal, pemerintah desa, masyarakat, sampai pemerintah kabupaten. Dalam hal apa? Ini tentu bukan sekadar semi pertunjukan, tapi membangun kapasitas birokrasi dalam merespons.

Jangan lupa, kita hidup dalam era disruption. Perubahan yang dipicu teknologi digital membuat manusia mampu berkolaborasi sehingga membuat marginal cost rendah, tarif pelancongan lebih terjangkau, dan segmen baru yang selama ini terabaikan kini masuk sebagai pasar.

Muncul business model baru yang membuat incumbents menjadi irrelevant, menjadi obsolete. Dunia pariwisata dituntut mengeksplorasi cara-cara baru. Dan untuk itu kita membutuhkan disruptive government. 

Saya ceritakan sedikit kepada Anda soal Banyuwangi yang sudah lebih dulu mengadopsi disruptive government dengan digitalisasi pelayanan. Hal ini agar Anda mudah memahami dan apa hubungannya dengan disruptive marketing. Banyuwangi sudah menjadi salah satu kabupaten paling terintegrasi di dunia maya. Dalam SKPD-nya saja, 61 badan, 24 kecamatan, 28 kelurahan, dan 188 desa sudah terintegrasi sistem informasinya.

Rapat-rapat pemkab bisa diadakan melalui grup WhatsApp. Beberapa program pun tercatat sebagai salah satu pionir di Indonesia seperti SIM perizinan, SMS gateway, LPPD, serta e-filling dan budgeting. Ada juga program Smart Kampung yang menghubungkan desa-desa dengan internet. Ini tentang bagaimana membuka akses dari masyarakat desa pada dunia yang luas.

Pertanyaannya, apakah hal itu sudah dilakukan para bupati lain yang tengah memasarkan pariwisata? Harap diingat, ekonomi pariwisata itu banyak pekerjaan rumahnya. Mulai fasilitas umum, informasi, kesehatan, pangan, kebersihan, petunjuk jalan, sampai urusan transportasi dan keamanan. Tanpa smart government yang baik, sulit rasanya mengintegrasikan dan menjamin masa depannya. Festival yang didorong dari atas saja tidak cukup.

Maksud saya, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan, juga untuk menjaga agar para pelancong mau ikut memublikasikan destinasi wisata yang dikunjunginya, dibutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, akses internet yang kuat, dan pemerintahan yang gesit.

Disruptive Bureaucracy

Akhirnya, kita butuh birokrasi yang tangkas, transparan, dan direct. Di Pendapa Kabupaten Banyuwangi saya disuguhi sebuah ruang pelayanan, lengkap dengan beberapa layar komputer. Di situ saya bisa dengan mudah mengunduh informasi tentang potensi lokal dan program.

Bupati Anas menggunakan teknologi digital dan event yang akrab dengan rakyat untuk membentuk budaya birokrasi baru. Event yang padat itu mampu melancarkan myelin dalam birokrasi, mendorong partisipasi ekonomi rakyat, serta sekaligus membentuk engagement antara pemkab dan rakyatnya. Kalau sudah berjalan lancar begini, tentu saja pemerintah pusat tidak perlu terlalu sering hadir.

Ruangannya dibuat seperti VIP lounge bandara. Yang dilengkapi kopi, snack lokal, dan tentu saja wifi plus sofa. Kalau sudah terbuka dan nyaman seperti itu, pemerintah bisa tidur nyenyak karena sistem tersebut bekerja 24 jam. Memang betul, disruptive marketing tak bisa lepas dari disruptive bureaucracy, dan disruptive bureaucracy menuntut cara berpikir baru: disruptive mindset. (*)

Sumber : www.jawapos.com, klik https://goo.gl/zyCqzN

Read More